Presiden Lantik Kepala Badan Gizi Nasional dan Penasihat Khusus Ketenagakerjaan di Istana Merdeka

Jakarta – Presiden Republik Indonesia secara resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional beserta wakilnya, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pelantikan ini ditetapkan melalui dua keputusan presiden, yaitu Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 untuk Kepala Badan Gizi Nasional dan wakilnya, serta Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026 untuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada para pejabat baru. “Saya mengucapkan selamat bertugas kepada saudara-saudari yang baru dilantik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam mengemban amanah dan tanggung jawab pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden.

Pelantikan ini dinilai strategis mengingat dua bidang yang menjadi fokus utama pemerintahan saat ini: perbaikan status gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Badan Gizi Nasional diharapkan menjadi motor penggerak dalam upaya penurunan prevalensi stunting, wasting, serta peningkatan kualitas gizi secara nasional. Badan ini akan berkoordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta mitra internasional untuk mempercepat pencapaian target nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu gizi menjadi perhatian serius pemerintah karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pembentukan badan khusus ini menunjukkan komitmen tinggi untuk menjadikan permasalahan gizi sebagai prioritas pembangunan.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh diharapkan dapat memberikan masukan langsung kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan yang lebih pro-pekerja. Bidang ini mencakup perlindungan hukum bagi pekerja, peningkatan upah yang layak, jaminan sosial, hingga penanganan isu outsourcing dan transformasi ekonomi yang berdampak pada lapangan kerja.

Dengan kondisi ketenagakerjaan yang masih menghadapi berbagai tantangan pasca-pandemi dan di tengah transisi energi serta digitalisasi, kehadiran penasihat khusus ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha.

Presiden menekankan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi, melainkan amanah besar yang membutuhkan dedikasi, integritas, dan kerja keras. “Tugas saudara-saudari ke depan tidak ringan, tetapi saya yakin dengan semangat gotong royong dan kerja profesional, kita dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia,” tambahnya.

Para pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menyusun program kerja konkret yang selaras dengan visi pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan sejahtera.

Pelantikan ini menjadi bagian dari rangkaian penataan organisasi dan penguatan kelembagaan di lingkungan pemerintahan untuk menghadapi berbagai tantangan strategis ke depan.