Pemerintah Proyeksikan Rupiah di Kisaran Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS pada 2027

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai salah satu pilar utama dalam menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Jakarta, Selasa (9/6/2026), Purbaya menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan berbagai fraksi. Ia menekankan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat agar tidak saling bertabrakan, khususnya menghindari crowding out effect yang dapat mengganggu pasar keuangan.

“Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan *crowding out effect* sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya.

Menurut proyeksi pemerintah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2027 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara tekanan eksternal dan fundamental ekonomi domestik yang terus diperkuat.

Purbaya menjelaskan bahwa stabilitas nilai tukar bukan hanya soal menjaga mata uang nasional, melainkan juga fondasi bagi pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan rupiah yang relatif stabil, diharapkan investor domestik maupun asing semakin percaya diri menanamkan modal, inflasi dapat terkendali, dan daya beli masyarakat terjaga.

“Sejalan dengan hal tersebut maka pada tahun 2027 nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per USD,” tambahnya.

Pernyataan ini disampaikan di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, termasuk fluktuasi harga komoditas, suku bunga acuan bank sentral besar, dan tensi geopolitik yang dapat memengaruhi aliran modal asing. Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) menjadi kunci dalam merespons tantangan tersebut.

Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan RAPBN 2027. Berbagai fraksi di DPR sebelumnya menyampaikan pandangan, masukan, serta kritik terhadap asumsi makro yang diajukan pemerintah. Purbaya memastikan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan tersebut dan akan mengintegrasikannya dalam penyempurnaan dokumen anggaran.

Stabilitas rupiah menjadi salah satu sorotan utama fraksi-fraksi, mengingat mata uang nasional sempat mengalami tekanan di tahun-tahun sebelumnya akibat faktor eksternal. Proyeksi kisaran Rp16.800–Rp17.500 dinilai realistis namun tetap menantang, sehingga memerlukan kebijakan yang prudent dan antisipatif.

Pemerintah disebutkan akan terus melakukan intervensi yang terukur di pasar valuta asing jika diperlukan, sekaligus memperkuat cadangan devisa dan mendorong hilirisasi serta peningkatan ekspor non-migas untuk mengurangi ketergantungan impor. Langkah-langkah struktural ini diharapkan dapat membuat rupiah lebih resilien terhadap gejolak global.

Dengan RAPBN 2027 yang sedang dibahas, pemerintah berharap dapat menyajikan anggaran yang ekspansif namun tetap disiplin, mampu mendorong pertumbuhan di atas 5 persen sekaligus menjaga defisit dan rasio utang yang terkendali.

Artikel ini akan terus berkembang seiring pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR yang dijadwalkan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang. Stabilitas rupiah dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter akan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan postur anggaran tahun depan.