Nanik S. Deyang Umumkan Empat Kebijakan Utama BGN Pasca Dilantik Jadi Kepala Baru

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru pada Senin (8 Juni 2026). Nanik, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN, menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot menyusul dugaan kasus korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelantikan ini juga disertai penunjukan dua wakil kepala baru, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Dalam konferensi pers pasca-pelantikan, Nanik langsung mengumumkan gebrakan kebijakan untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan kualitas Program MBG. Fokus utama adalah efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat, serta perbaikan internal lembaga pasca-evaluasi pemerintahan yang menunjukkan berbagai kelemahan SOP dan pengawasan. "Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," ujar Nanik.

Empat kebijakan utama yang dicanangkan Nanik meliputi:

1. Tidak mengejar kuantitas penerima MBG — Prioritas dialihkan ke kualitas makanan, tata kelola, dan efektivitas intervensi gizi. Target 82,9 juta penerima pada 2026 kemungkinan tidak akan dipaksakan.
Baca juga:
ABPEDNAS Luncurkan Program “Jaga Pangan” Bersama 100 Ribu Anggota Se-Indonesia
2. Moratorium pembangunan SPPG (dapur MBG) baru — Penambahan dapur dihentikan sementara sambil mengevaluasi dan membenahi ribuan dapur existing agar memenuhi standar keamanan pangan. Dapur yang tidak sesuai standar akan disuspend.
3. Percepatan perluasan ke daerah 3T — Menggunakan skema pembiayaan alternatif seperti CSR, hibah, dan swasta, serta mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada.
4. Fokus pada kelompok 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita) — Setiap dapur diwajibkan melayani kelompok prioritas ini berdasarkan rekomendasi pakar gizi untuk intervensi di periode emas tumbuh kembang anak.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak sebagai langkah pembenahan yang tepat pasca-skandal korupsi. Nanik menegaskan bahwa program MBG harus memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal. Pemerintah pun meminta pimpinan baru untuk memperkuat pengawasan dan transparansi agar program prioritas nasional ini berjalan lebih akuntabel.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kami bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Kami akan perbaiki kualitas sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta (sasaran), tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat dan memberikan makanan yang bergizi.” tandasnya.