BGN Efisiensikan Program Makan Bergizi Gratis: Moratorium Dapur Baru dan Refokus Sasaran

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus digulirkan dengan lebih efisien. Langkah-langkah penghematan anggaran ditempuh agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini tidak membebani keuangan negara, sekaligus tetap menjamin pemenuhan gizi bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Nanik menyampaikan hal tersebut seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (9/6). Menurutnya, efisiensi menjadi kunci agar MBG dapat berjalan sustainably tanpa mengorbankan kualitas dan cakupan intervensi gizi.

Salah satu kebijakan utama yang langsung diterapkan adalah moratorium atau penghentian sementara penambahan titik layanan dan dapur baru.

“Bila per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu sampai di situ. Kita akan tata, apakah dapur ini bisa melayani penerima manfaat yang ada, atau justru berlebih,” ujar Nanik tegas.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap dapur yang sudah beroperasi berfungsi optimal sebelum membangun infrastruktur baru. BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan distribusi dapur existing.

Selain moratorium, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat. Program akan lebih diprioritaskan kepada kelompok-kelompok yang benar-benar memerlukan intervensi gizi, seperti balita stunting, ibu hamil, anak sekolah di daerah rawan gizi, serta keluarga miskin ekstrem.

“Program ini harus tepat sasaran. Kita tidak ingin anggaran tersebar tipis-tipis tanpa dampak signifikan terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tambah Nanik.

Terkait pengembangan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Nanik menegaskan bahwa pembangunan dapur tidak harus sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan membuka berbagai skema pendanaan alternatif.

“Kita dorong partisipasi CSR BUMN, hibah dari berbagai pihak, serta kerja sama dengan sektor swasta. Model kemitraan ini diharapkan dapat mempercepat perluasan program di daerah 3T tanpa menguras APBN secara berlebihan,” jelasnya.

Pendekatan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjadikan MBG sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat semata.

Meski melakukan efisiensi, Nanik menjamin bahwa komitmen pemerintah terhadap perbaikan gizi masyarakat tetap tinggi. Program MBG tetap menjadi prioritas nasional untuk menurunkan angka stunting, wasting, dan masalah gizi lainnya yang masih menjadi tantangan Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan dampak nyata bagi generasi mendatang yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah pun terus membuka ruang masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan pelaksanaan program ini ke depan.